Home Uncategorized Jalan Tiada Ujung Terpaksa Dilalui Pengungsi Rohingya di Indonesia Selama Pandemi

Jalan Tiada Ujung Terpaksa Dilalui Pengungsi Rohingya di Indonesia Selama Pandemi

191
0
jalan-tiada-ujung-terpaksa-dilalui-pengungsi-rohingya-di-indonesia-selama-pandemi

Tujuh tahun tinggal di Indonesia, Arfat menyadari satu kenyataan pahit: sebagai pengungsi Rohingya di negeri yang belum sepenuhnya menerimanya, dia tak bisa mengandalkan siapapun kecuali diri sendiri. Pandemi corona memperburuk ragam kekalutan yang rutin dia alami, sejak pertama menginjakkan kaki di Tanah Air saat berusia 16 tahun, selepas menempuh perjalanan laut panjang dan berbahaya demi kabur dari represi di Myanmar.

Beragam cobaan pernah dia lalui. Termasuk merasakan dinginnya dinding pusat detensi imigrasi di Manado selama dua tahun, sebelum akhirnya menempati sebuah rumah susun milik pemerintah di Sidoarjo, Jawa Timur, tanpa kejelasan masa depan. Tapi persoalan akses kesehatan dasar kini jadi yang paling merisaukannya.

Beberapa bulan terakhir, dia merasakan sakit pinggang hingga tidak bisa duduk terlalu lama. Arfat sempat melapor ke Organisasi Migrasi Internasional (IOM), lembaga yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan pengungsi sepertinya selama berada di Indonesia. Respons yang dia terima jauh dari memuaskan.

“Aku hampir satu bulan ke rumah sakit sendiri,” ucapnya kepada VICE. Ketika sudah empat kali ganti dokter dan sakitnya tak kunjung sembuh, ia disarankan terapi. “Tapi IOM bilang, ‘kita bisa cover [terapi] cuma delapan kali’. Seharusnya kan sampai sembuh,” keluhnya.

Arfat mengatakan selama pandemi melanda Indonesia tidak ada satupun petugas dari IOM, Badan Pengungsi PBB (UNHCR), maupun petugas imigrasi setempat yang berkunjung ke tempat tinggal para pengungsi Rohingya. Hal ini membuat komunitas Rohingya merasa harus bertahan sendirian di tengah pandemi, yang belum menunjukkan tanda-tanda dapat dikendalikan persebarannya oleh pemerintah Indonesia.

“Mereka enggak pernah datang,” kata Arfat. “Kalau ada orang yang sakit pun disuruh ke rumah sakit sendiri, berobat sendiri.”

Arfat tinggal bersama delapan pengungsi Rohingya lain di Rusun Puspa Agro Kabupaten Sidoarjo. Di tengah kondisi penyebaran Covid-19, dengan uang tak seberapa, mereka secara swadaya membeli masker dan hand sanitizer selama pandemi. Satu-satunya yang disyukuri Arfat adalah tak ada rekan sesama pengungsi Rohingya di Sidoarjo yang tertular virus corona sejauh ini. 

“Dapat masker dari IOM cuma dua kali. Selebihnya beli sendiri,” ungkap Arfat. Selama ini, setiap pengungsi bertahan hidup dengan menerima uang saku bulanan sebesar Rp1.250.000, bersumber dari bantuan pemerintah Australia. Angka itu jauh di bawah upah minimum Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp1,9 juta yang diperuntukkan bagi pekerja lajang. 

Orang Rohingya, sebagaimana pengungsi lain yang tiba di Tanah Air, tidak memiliki izin bekerja. Pemerintah Indonesia pun tidak berkewajiban memberi mereka status kewarganegaraan. Ini lantaran pemerintah tidak meratifikasi Konvensi PBB Tentang Pengungsi. Indonesia hanya menampung mereka sampai berhasil menemukan negara lain, lewat perantara UNHCR, yang bersedia memberi suaka atau kewarganegaraan pada para pengungsi.

Di Makassar, Ro Shofiqul Islam menilai situasinya tidak jauh berbeda. Laki-laki Rohingya 26 tahun itu mengaku hanya sekali mendapatkan masker dari IOM. “Katanya mereka tidak ada budget [membagikan masker buat pengungsi],” tuturnya kepada VICE. 

IOM justru meminta partisipasi para pengungsi untuk membuat masker mandiri berbahan kain. Shofiqul menyebut kemungkinan ada 50 orang yang ikut serta dan masing-masing mampu memproduksi 20-an masker. 

Begitu selesai, masker dikumpulkan dan dibagikan kepada semua pengungsi. Mereka menerima sertifikat IOM sebagai sukarelawan, sekadar ucapan terima kasih. Seperti Arfat, Shofiqul sudah berada di Indonesia selama lebih dari tujuh tahun dan masih belum mendapatkan kepastian. 

Patrik Shirak selaku Programme Support Officer IOM, saat dikonfirmasi VICE, mengatakan pihaknya “bekerja tiada henti” mengurus 7.800 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Menurutnya, sepanjang Juli saja, ada 1.599 kali perawatan medis pengungsi yang sudah mereka tanggung. Namun, mengenai keluhan seperti diceritakan Arfat atau Shofiqul, IOM mengaku “tidak bisa mengomentari catatan medis individu secara publik karena alasan privasi.”

“Sejak awal pandemi, IOM bekerja bersama kantor-kantor kesehatan pemerintah dan rumah sakit di seluruh Indonesia, memastikan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia masuk ke dalam langkah-langkah respons Covid-19,” kata Patrik.

Beberapa di antaranya adalah penyediaan masker gratis, penyemprotan disinfektan, pemasangan tempat cuci tangan, tes Covid-19, dan isolasi. 

“Pengungsi dan warga Indonesia di seluruh negeri secara sukarela berkontribusi terhadap pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk menjahit dan mendonasikan ribuan masker kain kepada pengungsi dan warga sekitar,” ucapnya.

“Pengungsi yang meluangkan waktu dan usaha untuk inisiatif-inisiatif tersebut memperlihatkan rasa solidaritas dalam tindakan mereka,” tambahnya.

Menurut data Kementerian Luar Negeri, ada kurang lebih 11.000 pengungsi Rohingya di Indonesia sejak 2015. Jumlah ini diyakini terus bertambah setiap tahun. Sepanjang 2020 saja, sudah terjadi dua kali penyelamatan pengungsi Rohingya dari kapal di pesisir Aceh yaitu pada Juni dan September. UNHCR menyebut mereka berasal dari kamp pengungsi di Bangladesh, yang bertaruh naik kapal ke perairan Malaka mencari penghidupan lebih baik. 

Dari dua momen penyelamatan tadi, total hampir 400 pengungsi yang kini ditempatkan sementara di bekas gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Lhokseumawe. Menurut informasi yang didapat VICE, kondisi di tempat penampungan itu tidak memadai.

Ratusan orang tersebut tinggal di satu ruangan yang sama, tanpa sekat, dan hanya dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Ini secara otomatis menyulitkan mereka untuk menjaga jarak yang seharusnya dilakukan selama pandemi Covid-19. Selain itu, di BLK Lhokseumawe, hanya ada satu kamar mandi yang dipakai secara bergantian.  

Saat dikonfirmasi VICE, Dominique Virgil, peneliti Amnesty International Indonesia yang memantau kondisi pengungsi Aceh, membenarkan bila lokasi penampungan di Negeri Serambi Makkah kurang layak. Ia menjelaskan ketika 99 pengungsi Rohingya tiba di Aceh pada Juni lalu, organisasi kemanusiaan serta pemerintah setempat masih mampu melayani kebutuhan dasar mereka. Misalnya memberi masker dan alat-alat kebersihan diri. Namun ketika kapal berisi pengungsi lain merapat dua bulan kemudian, situasinya jadi rumit. 

“Memang yang mendadak datang pas bulan September [membuat] agak overwhelmed [kewalahan],” kata Dominique.

Chaideer.jpg

Proses nelayan Aceh menyelamatkan ratusan pengungsi Rohingya di tepi laut pada 25 Juni 2020. Foto oleh Chaideer Mahyuddin/AFP

Proses penyelamatan kapal pengungsi ini sebelumnya sempat disorot. Otoritas laut Indonesia dikritik lantaran terlalu lama mengizinkan para pengungsi Rohingya dibawa ke daratan. Berdasar kesaksian nelayan yang terlibat penyelamatan, pemerintah takut ratusan pengungsi itu sudah terinfeksi Covid-19.

Dilandasi rasa kemanusiaan, warga Aceh mengambil inisiatif untuk tak menunggu lampu hijau dan secepatnya menyelamatkan mereka. Persoalannya, walau para pengungsi Rohingya tak lagi terombang-ambing di lautan, tempat tinggal mereka di Aceh tidak layak. 

“Di BLK benar-benar tanpa sekat. Semua disatuin, enggak ada privasi. Masalah akomodasi terbatas,” ujar Dominique. “Masalah Covid-19 juga sebenarnya agak khawatir karena enggak semua pengungsi punya hygiene kit. Berdekatan banget space-nya,” kata dia.

Dominique menyebut 70 persen pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh awal September lalu adalah perempuan dan anak-anak. Akibatnya, ruangan untuk perempuan jadi lebih penuh dibandingkan yang hanya dipakai laki-laki.

“Yang sulit toilet, karena masih pembangunan oleh TNI. Sehingga kalau dibandingkan dengan jumlah pengungsi sebanyak [hampir] 400 orang ini… toilet masih kurang,” tambahnya. Selain itu, hanya ada satu dokter dari lembaga Doctors Without Borders (MSF) dan dua tenaga kesehatan yang merawat ratusan orang tersebut, tanpa ambulans bersiaga bila ada yang sakit. 

Kondisi itu membuat kesehatan pengungsi Rohingya di Aceh sangat rentan di tengah pandemi. Satu pengungsi Rohingya meninggal hanya selang sehari setelah berhasil menginjakkan kaki di Aceh. “Dua lagi baru dimasukkan ke rumah sakit. Keluhan kebanyakan adalah masalah lambung sama sesak napas,” tutur Dominique.

Sebagian wilayah Aceh masuk zona merah pandemi karena risiko penularan tinggi, menurut keterangan gugus tugas penanganan Covid-19. Lhokseumawe, lokasi penampungan para pengungsi, masuk zona risiko sedang. Hingga awal Oktober 2020, 4.552 orang di Aceh tertular Covid-19, dan sebanyak 179 pasien meninggal. Minimnya tes swab dan pelacakan penularan oleh pemerintah, membuat jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 112.212 kasus selama satu bulan belakangan.

Di luar risiko kesehatan yang mengintai, ratusan pengungsi di Aceh juga menanggung nasib seperti Arfat dan Shofiqul. Mereka masih harus menunggu tanpa kepastian kapan bisa keluar dari negara ini. 

Jika pengungsi di Aceh sangat sulit beraktivitas, dan sebagian besar tidak memiliki akses ponsel untuk berkabar dengan keluarga, Shofiqul setidaknya lebih leluasa bergerak. Demi mengurangi stress karena tidak diizinkan sekolah maupun bekerja, ia mengisi waktu berlatih fisik di pusat kebugaran, menggunakan uang bulanan yang diberikan kepadanya sejak mendapatkan status pengungsi. Karena jelas tidak cukup, ia kadang mendapat bantuan finansial dari teman atau saudara yang berada di Malaysia.

Sementara Arfat sedang belajar menjadi terapis kepada seorang temannya warga Sidoarjo. “Yang penting cari pengalaman biar otak jalan. Kalau diam di kamar kan otak enggak jalan, enggak bisa berpikir,” kata dia.

Arfat sekarang mengkhawatirkan kondisi orangtuanya yang masih berada di kamp pengungsi di Bangladesh. Dia mendapat kabar sang ayah sakit keras dan kini kesulitan berobat ke rumah sakit akibat Covid-19.

Semua ini membuatnya hanya punya satu harapan, yaitu segera pergi dari Indonesia.

“Harapan saya tetap dapat negara ketiga, jadi warga di negara ketiga, karena saya pengin ketemu dengan keluarga saya” tuturnya. “Kalau saya bisa tinggal di Eropa, kemungkinan besar saya bisa bantu orang tua saya berobat, cari pengobatan yang lebih bagus.”