Sidang dugaan korupsi yang sudah berlangsung sejak tahun lalu terhadap mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak akhirnya mencapai klimaksnya pada Selasa (28/7). Majelis Hakim menyatakan Najib Razak bersalah dalam tujuh dakwaan berbeda terkait kasus penggelapan dana perusahaan BUMN 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Untuk pertama kalinya, sepanjang sejarah Negeri Jiran, pejabat tertinggi pemerintahan dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi.
Tiap dakwaan berisiko memenjarakan Najib hingga 20 tahun lamanya, belum termasuk denda dan hukuman cambuk. Tujuh dakwaan itu baru yang terkait penggelapan duit 1MDB. Masih ada 35 dakwaan jaksa lainnya, yang mencakup suap hingga dugaan pembunuhan berencana melibatkan politikus 67 tahun tersebut. Vonis Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur ini jelas mengakhiri kemungkinan Najib kembali ke panggung politik, karena sempat muncul rumor dia berencana kembali maju dalam pemilu mendatang.
Ketua Majelis Hakim Mohd Nazlan Mohd Ghazli menyatakan semua bukti yang dihadirkan jaksa “membuktikan adanya kejahatan yang sangat gamblang dilakukan oleh terdakwa.”
Argumen tim kuasa hukum Najib, sebaliknya, dianggap majelis hakim gagal meyakinkan mereka kalau mantan PM itu tidak terlibat sama sekali dalam skandal 1MDB. Bahkan, Najib disebut hakim mengetahui dengan detail kalau ada risiko kerugian negara dari aktivitas BUMN tersebut. “Najib sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengembalikan neraca keuangan 1MDB, dan mengganti dana yang digelapkan, tapi dia sengaja tidak melakukannya untuk kepentingan pribadi,” kata hakim.
Najib bersama tim pengacaranya selalu mengkambinghitamkan Jho Low, pengusaha yang menjadi rekanan 1MDB sertai mereka tuding melarikan uang dari pajak rakyat Malaysia. Hakim, berdasarkan bukti-bukti di pengadilan, sebaliknya meyakini bahwa Low justru melakukan penggelapan serta pemindahan dana besar-besaran sepengetahuan Najib. Jho Low sampai sekarang masih buron. “Dia melayani kepentingan terdakwa,” kata Hakim Ghazli. Selain Low, dua nama lain yang terlibat penggelapan dana 1MDB adalah Nik Faisal dan Terence Geh.
Skandal megakorupsi 1MDB bermula pada 2014. Perusahaan pelat merah itu awalnya dididirkan untuk menjadi sarana pemerintah Malaysia berinvestasi di berbagai bisnis. Niatnya, 1MDB akan menjadi dana abadi yang bisa dipakai kelak untuk menopang APBN Negeri Jiran. Najib, yang saat didirikannya 1MDB belum menjabat PM, ditunjuk jadi ketua dewan penasehat.
Nasib nahas menipa 1MDB ketika perusahaan itu terlilit utang hingga 42 miliar Ringgit pada 2014. Arus kas yang sampai negatif dipicu kesalahan investasi serta pinjaman fiktif manajemen kepada Low, yang sering dianggap sebagai konglomerat hitam dengan kegemaran mengemplang utang. Kasus ini menjadi sorotan internasional, ketika FBI terlibat. Aparat Amerika Serikat mendapati uang 1MDB dicuci di wilayah mereka, termasuk kabarnya untuk mendanai produksi film the Wolf of Wall Street yang dibintangi Leonardo DiCaprio.
Kasus ini makin runyam, karena ada dugaan sebagian uang 1MDB dipakai Najib untuk mengongkosinya memenangkan pemilu. Sosok yang mengendalikan pencucian uang, pembelian aset di luar negeri, serta mengalirkan uang 1MDB untuk kepentingan Najib adalah Low.
Bagi wartawan investigasi Tom Wright dan Bradley Hope yang sudah meneliti megakorupsi 1MDB sejak awal, Low harus diseret ke pengadilan. Masih banyak detail kasus ini yang belum diketahui, akibat si pengusaha buron.
“Low sembunyi dengan baik, sehingga memang tipis kemungkinan dia bisa diadili dalam waktu dekat,” kata Wright kepada VICE News. “Sampai dia ditahan dan bisa dikenai dakwaan, sulit menyatakan kasus 1MDB sudah berakhir hanya dengan vonis bersalah bagi Najib.”
Sebelum sidang pembacaan vonis, Najib sudah mengira bakal dinyatakan bersalah. Karena itu, lewat akun instagramnya, Najib bersumpah bakal mengajukan banding. “Saya ingin mendapat keadilan dan membersihkan nama baik saya,” tulisnya.
Sebagai mantan ketua Partai Barisan Nasional (UMNO) yang masih berpengaruh di Malaysia, sidang vonis ini dihadiri ribuan pendukung Najib. Mereka menganggap Najib ditumbalkan oleh pemerintahan sekarang, yang dulunya juga sekutu sang bekas PM.
Ribuan orang itu menggelar demonstrasi di luar gedung Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur sambil meneriakkan slogan “Malu apa, bosku” dan “Kami sayang bosku”, merujuk pada Najib yang dianggap tak bersalah.
Megaskandal 1MDB menjadi pertaruhan besar pemerintah Malaysia, untuk memulihkan kepercayaan investor maupun masyarakat dalam negerinya. Penegak hukum dari enam negara berbeda terlibat pemeriksaan kasus ini, karena dana 1MDB mengalir ke berbagai sektor. Adapun politikus setempat, seperti Tony Pua, meyakini putusan pengadilan ini akan mengakhiri pengaruh Najib yang tak kunjung surut dalam kancah politik negeri jiran.
Najib kini masih memiliki status sebagai anggota parlemen Malaysia. Tapi dia tidak akan bisa lagi maju menjadi kandidat PM Barisan Nasional jika pemilu sela digelar tahun ini atau tahun depan. “Andai ada pemilu sela, maka dia hanya bisa menonton dari pinggir lapangan, dan merasakan pengaruhnya menyusut drastis,” kata Pua, yang sejak masih menjadi oposisi sudah mendesak adanya pengadilan untuk skandal 1MDB.
Najib diduga menerima keuntungan hingga US$1 miliar dari penggelapan dana 1MDB, yang mengalir ke rekening pribadinya. Dia terus membantah dakwaan jaksa tersebut. “Saya bukan orang goblok yang menaruh uang curian ke rekening pribadi. Itu tuduhan yang aneh sekali,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Istri Najib, Rosmah Mansor, turut menjalani peradilan terpisah, atas dugaan suap dan pencucian uang. Rosmah rutin disorot dan masih dibenci rakyat Malaysia karena kerap bergaya hidup mewah.
Najib berkuasa sebagai PM sejak 2009 hingga 2018. Kasus 1MDB membuatnya terjungkal dari kekuasaan, serta harus menyaksikan Barisan Nasional untuk pertama kalinya tidak berkuasa sejak Malaysia merdeka pada 2018. Kala itu, pemilu memenangkan partai oposisi yang dipimpin Mahathir Mohammad.
Tapi bulan madu rakyat Malaysia dengan pemerintahan baru hanya berlangsung singkat. UMNO kembali merebut kekuasaan, ketika Mahathir mundur mendadak, lalu batal mewariskan posisi PM ke Anwar Ibrahim, ikon oposisi Negeri Jiran.
Partai baru bikinan Mahathir justru berkongsi dengan UMNO, lalu menempatkan Muhyiddin Yassin sebagai PM. Yassin adalah mantan orang kepercayaan Najib. Namun, putusan pengadilan ini membuat posisi Yassin serba salah. Partainya membutuhkan UMNO untuk bisa kembali memenangkan pemilu.
“Vonis pengadilan ini tentu pisau bermata dua bagi Yassin. Dia dianggap tidak mengintervensi pengadilan, tapi dukungan UMNO jadi taruhannya, sebab dia butuh dukungan 20-an anggota UMNO di parlemen untuk mempertahankan kekuasaan,” kata Pua.
Artikel ini pertama kali tayang di VICE News
