Home Uncategorized Merespons Protes, Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19 dan Siap Jadi yang Pertama Disuntik

Merespons Protes, Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19 dan Siap Jadi yang Pertama Disuntik

106
0
merespons-protes,-jokowi-gratiskan-vaksin-covid-19-dan-siap-jadi-yang-pertama-disuntik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan vaksin Covid-19 gratis untuk semua masyarakat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan lewat keterangan pers yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu siang (16/12). Menurut Jokowi, keputusan ini diambil setelah menerima masukan dari masyarakat dan menghitung ulang kondisi keuangan negara.

“Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” kata Jokowi.

Dengan ini, ia pun meminta agar program vaksinasi diprioritaskan oleh semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar akses terhadap vaksin Covid-19 terjamin bagi seluruh rakyat pada 2021.

“Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” tambahnya.

Selain itu, pada kesempatan ini Jokowi menegaskan bahwa ia yang akan pertama kali menjadi penerima vaksin Covid-19 di Indonesia. “Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” tandas presiden.

Perubahan sikap pemerintah ini terjadi setelah beberapa hari terakhir pengguna medsos menyuarakan protes atas rencana pemisahan vaksin Covid-19 gratis dengan mandiri atau berbayar.

Sebagian besar masyarakat yang kontra dengan pemerintah dalam hal ini menilai vaksin semestinya menjadi hak, dan bukan untuk diperjual-belikan. Di media sosial, netizen membandingkan antara rencana Indonesia dengan kebijakan yang sudah diambil Singapura, India, atau Bangladesh, untuk menggratiskan vaksin.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengatakan vaksin Covid-19 di Indonesia tidak bisa sepenuhnya cuma-cuma, sebab ada persoalan anggaran. “Masih ada kebutuhan anggaran di sektor lain, seperti bansos, pendidikan dan tentunya pelayanan kesehatan lain seperti operasi, perawatan penyakit kanker,” ujar Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi.

Berdasar catatan Kementerian Keuangan, total anggaran untuk berbagai kebijakan merespons Covid-19, termasuk pengadaan vaksin, mencapai Rp95,6 triliun hingga 2021. Sepanjang tahun ini, Kemenkes telah membelanjakan Rp637,3 miliar khusus untuk pengadaan vaksin, yakni tiga juta dosis dari Sinovac dan 100 ribu dosis dari Cansino.

Erick Thohir bulan lalu mewanti-wanti bahwa anggaran pemerintah terbatas, dan sektor yang harus dibantu dengan APBN sangat beragam, tidak cuma pengadaan vaksin. Karenanya, adanya vaksin berbayar tujuannya meringankan beban pemerintah. “Masyarakat mampu sendiri ya pada saat ini harus bisa bantu pemerintah dan bantu yang kurang mampu,” kata menteri BUMN seperti dilansir Republika.

Masalah keamanan vaksin juga menjadi polemik karena pemerintah pilih membeli dan mendatangkan kandidat vaksin Sinovac yang belum lulus uji klinis fase ketiga. Perusahaan obat asal Tiongkok itu dikabarkan juga menyuplai vaksin untuk Brazil dan Turki, meski kemudian Beijing mengatakan hanya permintaan Indonesia yang dilayani.

“Uji klinis fase ketiga menunjukkan hasil memuaskan. Saat ini tinggal menunggu persetujuan untuk dipasarkan di Tiongkok. Selama menunggu, kami tidak melayani permintaan dari negara lain kecuali yang sudah tiba di Indonesia karena memang telah menjadi prioritas kami,” kata Asisten Menteri Luar Negeri Tiongkok Wu Jianghao.

Karena status kandidat vaksin Sinovac yang belum dinyatakan aman, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun enggan jika tenaga kesehatan menjadi pihak pertama yang divaksin. IDI mengacu pada pernyataan pemerintah, yang mengatakan pekerja sektor kesehatan dan berada di garis depan penanganan Covid-19 menjadi penerima vaksin pertama lewat izin emergency use yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Zoebairi Joerban berpendapat semestinya pemerintah yang menjadi relawan divaksin pertama kali, agar masyarakat merasa aman.

“Ada baiknya Indonesia memakai role model untuk memberi rasa aman kepada publik. Misalnya, vaksinasi dilakukan lebih dulu kepada para menteri, influencer atau wartawan. Berikutnya baru dokter,” ujarnya.