Home Uncategorized Twitter Humas Polri ‘Diserbu’ Komplain dan Curhatan karena Beri Imbauan Tak Realistis

Twitter Humas Polri ‘Diserbu’ Komplain dan Curhatan karena Beri Imbauan Tak Realistis

682
0
twitter-humas-polri-‘diserbu’-komplain-dan-curhatan-karena-beri-imbauan-tak-realistis

Twit dari kepolisian yang viral ini bisa menjadi petunjuk mengapa kesimpulan survei Indonesian Political Opinion (IPO) pada Oktober 2020 menempatkan Polri sebagai lembaga negara dengan kinerja terburuk.

Merujuk survei persepsi masyarakat terhadap kinerja berbagai lembaga negara tersebut, urusan kinerja paling jelek Polri menempati ranking satu. Pengekornya adalah DPR, Kejagung, KPU, dan DPD.

Twit yang dimaksud dipublikasi Twitter Divisi Humas Polri @DivHumas_Polri pada Kamis (5/11) pagi. Twit itu sebetulnya sederhana saja, berisi imbauan agar masyarakat tak ragu melaporkan tindak pidana ke polisi.

Sejujurnya admin Twitter Humas Polri ini bisa dinilai bekerja dengan baik. Materi edukasi kayak gini kan emang penting. Tapi respons netizen membuktikan, konten macam ini dalam kenyataannya jauh panggang dari api.

Kolom balasan twit tersebut malah jadi lapak hiburan tersendiri di tengah berondongan berita pilpres Amerika. Mayoritas isinya keluhan dan sindiran berbasis pengalaman saat berurusan dengan polisi.

Per hari ini (6/11) pukul 17.00 WIB, twit tersebut sudah di-retweet 6039 kali, di-quote tweet 2,8 ribu kali, dan disukai 1,9 ribu kali. Setelah membaca sejumlah besar balasannya, kami segera sadar netizen baru saja gotong royong bikin “Kompilasi 5 Alasan Orang Indonesia Malas Berurusan dengan Polisi”.

Berikut daftarnya:

1. Melaporkan tindak pidana ke polisi dirasa ‘tidak gratis’

Akun @NonaMaya222 teringat peribahasa lama “sudah jatuh tertimpa tangga” ketika menceritakan ulang kejadian kosnya dirampok. Kita semua akan setuju peribahasa itu sudah tepat guna karena katanya, pas ngelaporin kejadian perampokan itu, anak kosannya malah ditantang “Wani piro?” Kalau menurut pengalaman akun @iwillexplor3, enggak cukup 50 juta untuk bikin polisi mengusut kasus. Waduh, ini lapor polisi apa ngadain kawinan?

Pola bayar dulu sebelum dapat keadilan juga diklaim dialami akun @ElKeadilan. Kata doi, melapor kehilangan KTP aja disuruh bayar Rp50 ribu. Terlihat kecil memang, tapi di Jogja sudah setara upah kerja setengah hari. Kami turut bersimpati….

2. Kalaupun sudah lapor, rupanya tak ada tindak lanjut

Alasan ini menjadi yang terbanyak kedua setelah komplain disuruh bayar tadi. Banyak sekali netizen ingin menyanyikan lagu Rossa karena laporan mereka ke polisi tidak ada juntrungannya. Ada yang sudah menunggu berbulan-bulan, ada yang hingga sebelas tahun bahkan dikabari progress-nya aja tidak. Ternyata bukan HRD doang yang suka PHP.

3. Pas melaporkan musibah malah disalahkan aparat

Secara kuantitas, alasan ini jadi yang terbanyak ketiga. Tapi dalam hal bikin yang baca ikutan kesel, bagian ini adalah juaranya. Ini mah ibarat udah jatuh, ketimpa tangga, diketawain pula.

4. Birokrasi pelaporan tindak pidana dirasa ribet

Andai tagar #PotongRantaiBirokrasi pas rame pengesahan UU Cipta Kerja kemarin juga diimani polisi, pasti kesimpulan survei IPO bakal berbeda 180 derajat.

Sebenernya sih bukan birokrasi yang nyebelin, tapi proses bertele-tele dan buang waktu yang ngeselin. Pernyataan Ravio Patra enggak bisa lebih bener lagi: “Disuruh datang lagi lusa. As if lo ga punya urusan lain.” 

5. Pelapor malah disuruh ikhlas

Pengalaman melapor eh sama polisinya malah disuruh ngikhlasin aja bukan cuma dialami akun @kadangtaro. Pada 2015 silam dua orang bernama Dwika dan Aurel juga pernah digituin saat melaporkan penipuan online yang mereka alami.

Tadinya mereka sempat datang ke Polres Bogor untuk bikin aduan, tapi terus disuruh lapor ke Polres Depok. Menurut pengakuan mereka, sama polisi di Polres Depok dibilangin kejadian kayak gitu udah biasa dan mereka mending ikhlas aja. Berasa nonton sinetron Kiamat Sudah Dekat.

Sehari sebelum twit imbauan yang viral itu, admin Twitter Humas Polri juga ngetwit “tips menghindari penyadapan” yang sama-sama mengundang komentar ketus netizen. Melihat gimana twit imbauan sederhana bikin akun Divisi Humas Polri banjir balesan kurang enak, sejujurnya saya kepikiran untuk kasihan sama adminnya. Sebelum akhirnya saya melihat twit seperti ini dari akun yang sama:

Saya memutuskan ngebatalin niat mengasihani si admin. Sebagai sosok yang sering dijuluki teman-teman sekantor “polisi bahasa”, saya enggak bisa memaafkan orang yang nulis kata dimanapun digabung semua kayak gini!